Berikut ini Profil Wilayah Kelurahan Semarapura Kangin 1. Kondisi Geografis Kelurahan Semarapura Kangin merupakan bagian dari Kecamatan Klungkung yang terdiri dari 2 wilayah lingkungan yaitu lingkungan sengguan dan lingkungan lebah, dengan luas pemukiman 0,47 ha, luas persawahan 0,01 ha, luas kuburan 0,01 ha, luas pekarangan 0,06 ha ,luas perkantoran 0,04 ha serta luas prasarana umum lainnya 0,75 ha 2. Batas-batas Batas Sebelah Utara : Desa Akah Batas Sebelah Timur : Kali Unda Batas Sebelah Selatan: Jln Diponegoro Sp. Kangin Batas Sebelah ...

VISI MISI KELURAHAN  Visi  Kelurahan Semarapura Kangin yang Unggul dan Sejahtera melalui Pelayanan Prima, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketertiban Umum   Misi 1. Meningkatkan aksebilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat 2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan masyarakat 3. Mewujudkan keamanan dan ketertiban umum ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN  KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG     URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN SEMARAPURA KANGIN Lurah mempunyai tugas pokok untuk membantu atau melaksanakan sebagaian tugas camat Lurah mempunyai tugas : menyusun rencana kegiatan tahunan kelurahan berdasarkan kegiatan tahunan sebelumnya dan data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; melaksanakan kebijakan bidang ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklah mudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya. Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyata belum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio 1 terus meningkat sudah di atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merah bagi kelompok usaha untuk mengelola sumber ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, dan untuk memberikan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa memiliki sumber-sumber pendapatan yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADes), bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Salah satu sumber PADes yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik ...